TUBAN – Pemerintah Kabupaten Tuban kembali membuktikan konsistensinya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut menjadi pencapaian yang membanggakan karena merupakan kali ke-11 secara berturut-turut Kabupaten Tuban berhasil memperoleh opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur dan diterima oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono bersama pimpinan DPRD Kabupaten Tuban.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tuban dinilai telah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung pengendalian internal yang baik, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Wakil Bupati Tuban menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas administrasi, perencanaan, hingga pelaporan keuangan secara profesional dan transparan.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penggunaan anggaran daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain mempertahankan predikat WTP, Pemkab Tuban juga berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari BPK sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah berharap keberhasilan tersebut dapat menjadi modal penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dengan capaian 11 kali berturut-turut meraih opini WTP, Kabupaten Tuban kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Catatan Redaksi:
Opini WTP merupakan indikator kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Namun keberhasilan tata kelola pemerintahan juga perlu diukur dari efektivitas program pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.