BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melaksanakan Ground Check (GC) atau verifikasi dan validasi lapangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tahun 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data masyarakat penerima program bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Pelaksanaan ground check dimulai sejak Senin (11/5/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan langsung ke desa-desa bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh wilayah setempat.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro meningkatkan akurasi data sosial ekonomi masyarakat agar program bantuan pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo menjelaskan, pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan setelah ditemukan sejumlah anomali data dalam proses verval DTSEN periode Januari hingga April 2026.
“Mulai kemarin telah dilakukan rapat koordinasi persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check berjalan akuntabel. Hari ini ASN mulai turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/5/2026).
Menurut Agus, beberapa temuan anomali yang muncul di antaranya terkait data pendapatan warga yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hingga adanya satu rumah yang tercatat dihuni banyak kepala keluarga.
“Contohnya ditemukan data pendapatan yang tidak sesuai, ada juga satu rumah dihuni hingga sembilan kepala keluarga, termasuk luas rumah yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” jelasnya.
Pemkab Bojonegoro berharap melalui proses ground check tersebut, data DTSEN dapat menjadi lebih valid sehingga berbagai program bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat dapat diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait pembaruan data sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Pemkab Bojonegoro turut mengimbau masyarakat agar kooperatif selama proses verifikasi berlangsung dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas lapangan demi terciptanya data yang akurat dan terpercaya. (Red)