SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur tengah mengkaji pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut dipertimbangkan untuk membantu menjaga ketersediaan air, khususnya bagi sektor pertanian serta masyarakat di daerah yang mengalami keterbatasan akses air bersih.
Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, hingga saat ini terdapat delapan kabupaten yang telah menetapkan status darurat kekeringan. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Trenggalek, Pasuruan, Lumajang, Bangkalan, Blitar, dan Lamongan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat kekeringan berpotensi mengganggu produktivitas pertanian, mengurangi ketersediaan air baku, serta berdampak terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Soebroto, menjelaskan bahwa pelaksanaan hujan buatan masih menunggu rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menurutnya, operasi tersebut hanya dapat dilakukan apabila kondisi atmosfer dan keberadaan awan memenuhi persyaratan teknis untuk proses penyemaian.
"Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca masih menunggu rekomendasi BMKG terkait kondisi cuaca yang memungkinkan," ujarnya.
Apabila nantinya disetujui, program hujan buatan akan diprioritaskan pada kawasan sentra produksi pangan, lahan pertanian yang mengalami kekurangan pasokan air, serta waduk-waduk yang mengalami penurunan debit secara signifikan.
Selain aspek teknis, pelaksanaan OMC juga memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar. BPBD Jawa Timur memperkirakan biaya operasional berkisar antara Rp150 juta hingga Rp200 juta untuk setiap penerbangan.
Besaran biaya tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain jenis dan kapasitas pesawat yang digunakan, cakupan wilayah penyemaian, nilai tukar mata uang asing, serta kondisi cuaca selama operasi berlangsung.
Pemerintah berharap berbagai langkah mitigasi yang disiapkan dapat membantu mengurangi dampak kekeringan dan menjaga ketahanan pangan di Jawa Timur selama musim kemarau tahun 2026.
Sementara itu, masyarakat di wilayah rawan kekeringan diimbau untuk melakukan penghematan penggunaan air serta mengikuti informasi resmi dari pemerintah daerah dan BMKG terkait perkembangan kondisi cuaca.(Red)