BOJONEGORO – Pemberitaan mengenai pembangunan Jembatan Ngulanan–Ngablak di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro terus berlanjut. Setelah sebelumnya menjadi sorotan terkait aspek keselamatan kerja dan keterbukaan informasi proyek, media kembali melakukan konfirmasi kepada pihak yang berada di lapangan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Dalam upaya tersebut, media mendatangi Kantor Desa Ngablak guna meminta klarifikasi terkait berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Namun saat itu Kepala Desa Ngablak tidak berada di tempat, sehingga sejumlah pertanyaan dijawab oleh Haris selaku Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak).
Kepada media, Haris menjelaskan bahwa perlengkapan keselamatan yang disediakan kepada pekerja meliputi helm, rompi, dan sepatu kerja.
Saat ditanya mengenai perlengkapan keselamatan lainnya yang biasa digunakan pada pekerjaan konstruksi dengan tingkat risiko tertentu, Haris menyampaikan bahwa perlengkapan tersebut menurut keterangannya tidak tersedia karena tidak terdapat alokasi anggaran.
Keterangan tersebut menjadi perhatian mengingat sebagian pekerjaan pembangunan jembatan masih berlangsung pada area dengan ketinggian tertentu.
Media kemudian menanyakan bagaimana mekanisme perlindungan pekerja serta pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan kerja selama pelaksanaan proyek berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Haris tidak memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme tanggung jawab maupun prosedur penanganan yang diterapkan dan hanya menyampaikan bahwa hal tersebut akan menjadi bahan perbaikan ke depan.
Selain melakukan konfirmasi kepada Timlak, media juga meminta penjelasan kepada mandor lapangan yang memperkenalkan diri sebagai Suwito.
Saat dimintai keterangan mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Suwito belum dapat menjelaskan secara rinci mekanisme yang diterapkan selama pekerjaan berlangsung. Ia justru mengarahkan media untuk meminta penjelasan kepada pihak pemerintah desa.
Mandor juga belum dapat memberikan keterangan terkait identitas pelaksana pekerjaan ketika media menanyakan pihak yang mengerjakan proyek tersebut.
Kondisi ini menimbulkan perhatian karena mandor merupakan pihak yang berada langsung di lapangan dan berinteraksi dengan para pekerja setiap hari.
Dalam penelusuran sebelumnya, media juga mencatat bahwa papan informasi proyek belum terlihat saat pemantauan awal dilakukan. Pada pemantauan berikutnya, papan informasi tersebut telah terpasang di lokasi pekerjaan.
Sementara itu, surat konfirmasi yang telah dikirimkan media kepada Feri selaku Kepala Desa Jati Blimbing sejak 8 Juni 2026 hingga kini belum memperoleh tanggapan resmi.
Berbagai keterangan yang diperoleh dari lapangan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan terkait pengawasan K3, mekanisme perlindungan pekerja, identitas pelaksana pekerjaan, serta sistem pengawasan proyek yang dilaksanakan menggunakan anggaran pemerintah.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.(red)