BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan ground check atau verifikasi lapangan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan data penerima bantuan sosial benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
Pelaksanaan verifikasi dimulai sejak Senin (11/5/2026) dan dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diterjunkan langsung ke lapangan bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, hingga tenaga penyuluh di masing-masing wilayah.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah pada 5 Mei 2026, serta rapat teknis bersama Sekretaris Daerah Bojonegoro Edi Susanto pada 6 Mei 2026.
Kegiatan ini juga sejalan dengan arahan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono yang menekankan pentingnya validitas data penerima bantuan sosial agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo mengatakan, ground check dilakukan setelah ditemukan sejumlah anomali data hasil proses verifikasi dan validasi DTSEN periode Januari hingga April 2026.
“Mulai kemarin telah dilakukan rakor persiapan di masing-masing kecamatan agar pelaksanaan ground check ini berjalan akuntabel. Hari ini ASN secara serentak mulai turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi selama dua minggu ke depan,” ujar Agus Susetyo, Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, anomali data yang ditemukan cukup beragam, mulai dari ketidaksesuaian pendapatan warga hingga data kependudukan dalam satu rumah yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
“Contohnya ditemukan pendapatan yang tidak sesuai, atau ada satu rumah dihuni oleh sembilan kepala keluarga, hingga luas rumah yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” jelasnya.
Melalui proses verifikasi lapangan tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap data DTSEN menjadi lebih akurat, valid, dan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan sosial yang tepat.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meminimalisasi potensi kesalahan penerima bantuan sosial sekaligus memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya secara adil.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan bahwa validitas data menjadi hal penting dalam mendukung efektivitas berbagai program bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(red)