BOJONEGORO – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bojonegoro melaksanakan survei dan verifikasi lapangan terhadap sekretariat Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Bojonegoro, Rabu (10/06/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses administrasi organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Tim verifikasi Kesbangpol Bojonegoro yang terdiri dari Yopi dan Dina melakukan pengecekan dokumen administrasi sekaligus validasi keberadaan sekretariat AWPI DPC Bojonegoro yang berlokasi di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kesempatan tersebut, tim verifikasi menyampaikan bahwa proses survei dan validasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan administrasi organisasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Yopi berharap organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dan partisipasi masyarakat. Kami berharap organisasi dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Bojonegoro," ujarnya.
AWPI sendiri merupakan organisasi profesi kewartawanan yang memiliki kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia dan berkomitmen mendorong profesionalisme insan pers dengan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah proses pemeriksaan administrasi dan verifikasi lapangan dilakukan, dokumen yang diperlukan dinyatakan telah diterima untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku di Kesbangpol Kabupaten Bojonegoro.
Ketua AWPI DPC Bojonegoro, Agus Setiyadi, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan survei dan verifikasi yang dilakukan oleh Kesbangpol Bojonegoro.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Kesbangpol Kabupaten Bojonegoro yang telah melaksanakan verifikasi. Semoga proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga organisasi dapat terus menjalankan program yang bermanfaat bagi anggota dan masyarakat," ungkapnya.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari tahapan administrasi organisasi dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah.(red)