BOJONEGORO – Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, menyampaikan keprihatinannya atas penghentian sementara operasional 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Abdulloh Umar, program tersebut merupakan salah satu program strategis yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya para pelajar. Oleh karena itu, seluruh aspek pendukung program harus dipastikan memenuhi ketentuan dan standar yang telah ditetapkan sejak awal pelaksanaan.
"Ini tentu sangat kami sayangkan. Program MBG ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu aspek keamanan pangan dan standar fasilitas termasuk IPAL harus benar-benar diperhatikan sejak awal," ujar Abdulloh Umar.
Ia menilai, keberlangsungan program MBG sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana pendukung, termasuk pemenuhan standar kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, serta keamanan pangan yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan pemenuhan gizi.
Menurutnya, setiap unit SPPG yang beroperasi harus memenuhi seluruh persyaratan teknis dan administrasi agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan di kemudian hari.
DPRD Bojonegoro berharap pihak-pihak terkait dapat segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai aspek yang menjadi catatan sehingga operasional SPPG dapat kembali berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pihak pelaksana program dinilai perlu terus diperkuat guna memastikan program pemenuhan gizi bagi masyarakat tetap berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program yang bertujuan mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, melalui penyediaan makanan yang memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan nutrisi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait masih melakukan langkah-langkah evaluasi dan penyesuaian terhadap fasilitas yang menjadi syarat operasional SPPG agar dapat memenuhi ketentuan yang berlaku.
CATATAN REDAKSI:
Berita ini disusun berdasarkan pernyataan Ketua DPRD Bojonegoro terkait penghentian sementara operasional sejumlah SPPG.