BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan peternak lokal. Salah satunya dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor: 524/605/412.222/2026 tentang pembelian telur ayam dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (Gayatri) dan peternak lokal.
Melalui kebijakan tersebut, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bojonegoro diimbau membeli telur minimal 2 kilogram setiap bulan dari peternak Gayatri maupun peternak lokal lainnya.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya para penerima manfaat program Gayatri yang selama ini menggantungkan penghasilan dari hasil peternakan ayam petelur.
Tak hanya ASN, para camat juga diminta mengajak pemerintah desa serta masyarakat ikut mendukung penyerapan hasil produksi telur lokal agar perputaran ekonomi warga semakin meningkat.
Selain itu, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diarahkan membeli telur dari peternak lokal untuk mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tetap mengacu pada harga pasar dan Harga Acuan Pembelian (HAP).
Sekretaris Daerah Bojonegoro, Edi Susanto, menyampaikan bahwa produksi telur di Bojonegoro saat ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding beberapa tahun lalu.
“Dulu Bojonegoro masih kekurangan pasokan telur dan harus mendatangkan dari luar daerah. Sekarang produksinya meningkat dan pemerintah berupaya membantu agar hasil produksi masyarakat dapat terserap maksimal,” ujarnya.
Menurutnya, program Gayatri tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi salah satu strategi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
Di sisi lain, kebijakan tersebut muncul setelah adanya sejumlah keluhan dari penerima manfaat program Gayatri terkait kesulitan pemasaran telur akibat naiknya harga pakan ternak dan persaingan pasar.
Pengamat ekonomi kerakyatan menilai langkah pemerintah daerah ini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga stabilitas usaha peternak kecil sekaligus memperkuat konsumsi produk lokal.
Masyarakat berharap kebijakan tersebut tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga dibarengi dengan pendampingan pemasaran, penguatan distribusi, dan stabilisasi harga pakan agar peternak bisa bertahan dalam jangka panjang.