Bojonegoro, 5 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu berkembang dan bersaing secara lebih luas. Salah satu langkah nyata dilakukan melalui program Sadar Legalitas Berusaha (SALEHA).
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung di Gedung Angling Dharma Pemkab Bojonegoro dan diikuti sekitar 100 pelaku UMKM dari berbagai wilayah.
Peserta berasal dari lima kecamatan, yakni Bojonegoro, Kapas, Balen, Trucuk, dan Dander. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku usaha mendapatkan pendampingan langsung terkait pengurusan legalitas usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), hingga pengajuan sertifikasi halal.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi utama untuk pengembangan bisnis. Dengan memiliki izin resmi, pelaku UMKM diharapkan lebih mudah mengakses pasar yang lebih luas, termasuk peluang kerja sama dengan sektor formal maupun digital.
Selain itu, legalitas juga memberikan jaminan kepercayaan bagi konsumen terhadap produk yang dihasilkan, khususnya dalam hal keamanan pangan dan standar kualitas.
Melalui pendekatan pendampingan langsung, pemerintah daerah berharap pelaku UMKM tidak hanya memahami prosedur administratif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara mandiri ke depan.
Program SALEHA ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi UMKM Bojonegoro untuk naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Catatan Redaksi:
Informasi bersumber dari rilis resmi pemerintah daerah. Redaksi mengedepankan penyajian informasi edukatif dan berimbang guna mendukung literasi publik terhadap pengembangan UMKM.